Yayasanhadjikalla.co.id; Jakarta – Dalam rangka mendukung pelaksanaan program percepatan pencegahan Stunting, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara RI dalam hal ini Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden mengundang seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan dunia usaha untuk bermitra dalam pelaksanaan program tersebut. Wujud kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan MOU kemitraan percepatan pencegahan stunting yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 11 februari 2020 bertempat di Grand Kebon Sirih, Jalan Kebon Sirih 35 Jakarta Pusat, yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin.

Salah satu lembaga dari pihak swasta yang digandeng oleh TNP2K adalah Yayasan Hadji Kalla yang berkantor di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Penandatanganan MOU dihadiri langsung oleh Direktur Yayasan hadji Kalla Bapak Mohammad Zuhair.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa penurunan angka stunting merupakan prioritas pemerintah. Ia mengklaim angka stunting pada 2019 kini berkisar 27,67 persen. Namun angka itu masih tinggi lantaran sama dengan satu dari tiga balita mengalami stunting.

“Pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan stunting yang cukup ambisius sampai pada angka 14 persen pada akhir tahun 2024,” kata Ma’ruf dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, pencegahan stunting, dan program dana desa di Kantor TNP2K, Gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020.

Usai sambutan, Ma’ruf selaku ketua TNP2K menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU kemitraan antara pihaknya yang diwakili oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K dengan PT Mayora Indah, PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Thailand, Yayasan Hadji Kalla, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Airlangga. Ma’ruf kemudian menyebutkan bahwa tantangan terbesar menurunkan stunting adalah melakukan konvergensi mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan di tingkat desa.

Pemerintah, kata Ma’ruf, telah mengucurkan Rp 29 triliun untuk pencegahan stunting yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Anggaran ini belum termasuk yang dikelola oleh pemerintah daerah dan yang dialokasikan oleh dunia usaha dan masyarakat.

Dengan penandatanganan MOU ini, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa nantinya pihak swasta bersama pemerintah pusat dan daerah akan melakukan berbagai program intervensi guna menurunkan prevalensi stunting di sejumlah wilayah di Indonesia.

Untuk Yayasan Hadji Kalla sendiri, program khusus pencegahan stunting telah berjalan sejak tahun 2019 di Kabupaten Maros dan pada tahun 2020 telah disiapkan lagi program serupa dengan target wilayah penerima manfaat pada 11 Kabupaten Lokus Stunting di Sulawesi Selatan yaitu: Selayar, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Pangkep, Bone, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara.

Program yang akan dilaksanakan adalah; pelatihan pemanfaatan dan pengolahan bahan-bahan baku lokal menjadi makanan tambahan bergizi seimbang untuk balita, ibu hamil dan remaja putri dalam rangka mencegah stunting atau anak lahir dengan kondisi gizi yang buruk sehingga berakibat gagal tumbuh dengan optimal.

Dalam pelaksanaan programnya, Yayasan Hadji Kalla akan bermitra dengan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pencegahan stunting seperti kampus, 1000 days fund maupun pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

(Bur/Hakim)